BI dan TPID Antisipasi Inflasi Jelang Nyepi

 BI dan TPID Antisipasi Inflasi Jelang Nyepi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Gedung Gajah Jaya Sabha.

HLM dihadiri oleh Gubernur Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Bali dan OPD terkait. HLM TPID diselenggarakan dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Nyepi 2022, sementara HLM TP2DD membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendorong akselerasi perluasan digitalisasi daerah.

Baca Juga :  Mengendalikan Gejolak Harga Cabai

Gubernur Bali, Wayan Koster selaku ketua TPID dan TP2DD Provinsi Bali menyampaikan perlunya upaya bersama dalam pengelolaan masalah yang berkaitan dengan perekonomian Bali. Dalam upaya pengendalian inflasi, Koster menyampaikan bahwa Bali perlu mulai membangun industri pengolahan minyak mengingat Bali memiliki pasokan kelapa yang cukup banyak.

Diharapkan langkah ini dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam jangka menengah panjang untuk mengurangi ketergantungan Bali terhadap pasokan minyak goreng dari Pulau Jawa.
Selain itu, Koster menekankan perlunya kebijakan optimalisasi pasar domestik Bali. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali tengah menyusun kebijakan pembatasan masuknya komoditas bahan pangan yang jumlahnya surplus di Bali.

Baca Juga :  Dampak Kenaikan Harga BBM Teredam oleh Penurunan Harga Hortikultura

Kebijakan mendorong pendirian BUMD pangan dan penggunaan produk lokal di Bali juga dinilai penting untuk dilakukan untuk menghindari adanya permainan harga dan produk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, perluasan kerja sama antar kota/kabupaten juga akan terus didorong agar supply dan demand di Bali dapat terkelola dengan lebih baik lagi.

Terkait program digitalisasi daerah, Koster menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi di Provinsi Bali dinilai sudah sangat baik, tercermin dari literasi digital masyarakat Bali yang cukup tinggi dan penerapan teknologi digital di berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Pada tahun 2021, hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali juga menunjukkan hasil yang membanggakan dimana Provinsi Bali mampu mendapat predikat sangat baik dan menjadi satu-satunya Provinsi yang mampu mendapat predikat tersebut.

Selanjutnya Koster menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk aktif mempercepat perluasan Eletronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengingatkan seluruh anggota TPID se-Provinsi perlu mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas yang sering menjadi penyebab tingginya inflasi saat Hari Raya Nyepi, terutama diantaranya bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit.

Hal penting lainnya yang perlu diwaspadai ialah komoditas minyak goreng yang masih dijual dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah, serta pasokan minyak goreng yang juga terbatas akibat aksi pedagang yang masih menahan stok minyak goreng karena terlanjur membeli dengan harga lama.

Oleh karena itu, Trisno merekomendasikan agar seluruh anggota TPID se-Provinsi Bali terus melakukan pemantauan harga dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat mendekati Hari Raya Nyepi, serta operasi pasar khususnya untuk komoditas minyak goreng. Di samping itu, perlu adanya kerja sama yang dibangun dengan Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng.

Di bidang digitalisasi daerah, Trisno mendorong agar TP2DD yang telah dibentuk pada tahun 2021 terus melakukan akselerasi perluasan digitalisasi daerah di Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali dari segi penerimaan pajak maupun retribusi melalui berbagai kanal pembayaran digital.

Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi perluasan digitalisasi daerah seperti komitmen seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya untuk mendigitalisasi penerimaan pajak dan retribusi, menerbitkan ketentuan dan regulasi yang mendukung penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal digital, pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung digitalisasi, edukasi dan sosialisasi masyarakat secara tepat dan efektif, serta menyediakan layanan masyarakat yang selalu mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan masyarakat seputar pembayaran pajak dan retribusi.

Pada acara HLM TPID dan TP2DD ini, juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan nominasi TPID Berprestasi kepada Kabupaten Bangli dan Badung, serta serah terima aplikasi Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SiGapura) dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Pasca serah terima SiGapura, Trisno berpesan agar seluruh OPD terkait, baik di tingkat Provinsi, maupun kabupaten/kota dapat saling bersinergi agar kualitas data harga dan stok pangan dapat semakin ditingkatkan sehingga kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.