Presiden Jokowi: Kendaraan Listrik Solusi RI Tekan Impor BBM dan Selamatkan APBN
Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2, melalui penggunaan kendaraan listrik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat Peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) _Ultra Fast Charging_ Pertama untuk mendukung operasional kendaraan delegasi negara-negara peserta G20.
Presiden Jokowi mengatakan saat ini ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak (BBM) dan energi fosil semakin tinggi. Ditambah lagi, pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri, sebagian besar masih impor.
“(Hal itu) Membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara menyebut, kondisi ini tidak boleh lama-lama biarkan. Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi.
Salah satu cara membuktikan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi, dilakukan dengan penggunaan mobil listrik selama KTT G20.
“Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2,” ujarnya.
Presiden Jokowi menambahkan hal tersebut, sekaligus sebagai _showcase_ bahwa negara Indonesia, menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.
“Mulai dari hulu di Industri baterai dan industri komponen lainnya. Sampai di hilir, pada penyiapan SPKLU dan _home charging._ Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat,” pungkas Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan PLN guna mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Pelaksanaan konversi ini dapat menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional.
“Kalau sebelumnya menggunakan kendaraan berbasis BBM yang berasal dari fosil dan mahal (impor), sekarang digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri energinya,” terang dia.
Tak hanya itu, program ini merupakan bagian dari upaya transisi energi bersih untuk mencapai target _net zero emission_ pada 2060.
Menurut perhitungan PLN, penerapan kebijakan ini berpotensi dapat mengamankan devisa negara sebesar Rp 2.044 triliun di tahun yang sama.
“Kami tekankan ekosistem kendaraan listrik bukan sekedar bisnis, tapi yang terpenting konversi ini akan menekan emisi karbon yang artinya memberikan harapan ruang hidup yang lebih bersih untuk anak cucu kita,” ungkap Darmawan.
Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN kian gencar menambah fasilitas pengisian bahan bakar kendaraan listrik di Tanah Air. Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi. Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi.
Akhir tahun 2022 ini, PLN menargetkan dapat menghadirkan 4.900 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan 580 SPKLU untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik
Khusus untuk mendukung KTT G20 terutama terkait _showcase_ kesiapan Indonesia menghadirkan ekosistem kendaraan listrik, PLN menyediakan 60 SPKLU _ultra fast charging_ 200 kilo watt (kW) dengan investasi Rp 72,84 miliar.
SPKLU _ultra fast charging_ ini berfungsi sebagai media pengisian listrik 656 unit kendaraan listrik yang akan beroperasi selama pelaksanaan KTT G20.
“Dengan SPKLU _ultra fast charging_ 200 kW tersebut, pengisian daya kendaraan listrik hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk 1 kendaraan,” jelasnya.
Selain SPKLU _ultra fast charging,_ PLN juga membangun 21 unit SPKLU _fast charging_ dan memberikan dukungan dalam penyediaan 150 unit _home charging._ Di sisi lain, sumber listrik yang digunakan SPKLU _ultra fast charging_ dan _home charging_ telah memiliki sertifikasi energi terbarukan ( _renewable energy certificate_ /REC).
