Menkeu Berikan Relaksasi Penjaminan Kredit Bagi Sektor PHR

 Menkeu Berikan Relaksasi Penjaminan Kredit Bagi Sektor PHR

Badung – Kementerian Keuangan memutuskan memberikan relaksasi penjaminan kredit bagi sektor perhotelan  restaurant, dan pariwisata. Selain itu sektor pariwisata juga diberikan stimulus berupa hibah melalui Kementerian Pariwisata dan belanja di Kementerian Lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (9/4/2021) di Badung mengatakan, Kemenkeu, OJK, dan BI saling mendukung, karena tidak semua policy bisa dilakukan pemerintah. “Kadang-kadang melalui saluran di tempatnya sektor keuangan, di mana kemudian OJK memberikan bantuan, dan BI dari sisi sektor moneter. Dengan kerja bersama ini, kita bisa menahan ekonomi yang kontraksinya sangat dalam dari -5,3 persen menjadi sekarang -2,19 persen di kuartal keempat. Kita berharap di tahun 2021 akselerasi terjadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Bangkitkan Ekonomi dan Pariwisata, Perusda Bali Fasilitasi Pertemuan Eksportir Bali dan Tour Operator dengan KBRI Tokyo

Oleh karena itu, Pemerintah juga berupaya untuk mendukung sektor pariwisata dengan memberikan stimulus pariwisata di tahun ini, salah satunya melalui hibah pariwisata dan belanja di Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK baru yang memberikan relaksasi penjaminan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk sektor perhotelan, restoran dan pariwisata.

Pada tahun 2021, kerangka pemulihan ekonomi, terpusat pada tiga hal yaitu pertama, intervensi kesehatan melalui vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19. Kedua survival and recovery kit untuk menjaga kesinambungan bisnis, serta ketiga reformasi struktural melalui UU No. 11/2020 tentang UU Cipta Kerja. Selain itu, APBN didesain sebagai upaya untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  OJK Tegaskan Bank Dapatkan Berikan Kredit Baru Bagi Debitur Restrukturisasi

Di dalam APBN, terdapat anggaran PEN yang meningkat 22 persen menjadi Rp 699,43 triliun, yang menyasar kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, dukungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp184,83 triliun, insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun serta Rp122,44 triliun untuk dukungan program prioritas. Lima program tersebut diarahkan untuk menjadi game changer di tahun 2021.tta