Kendalikan Inflasi, Berikut Tiga Fokus Gerakan Pengendalian
Dalam rangka mengendalikan inflasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah di Bali fokus pada tiga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan difokuskan pada 3 area, yaitu, penguatan kelembagaan melalui komitmen Perumda pangan se-Bali untuk membentuk paiketan (perkumpulan) Perumda Pangan Bali.
Kedua, digitalisasi untuk penguatan data atau informasi pangan antara lain, melalui penguatan aplikasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) dan aplikasi PAN Bali (Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi) Bali yang bertujuan mengotomasi manifest arus keluar masuk barang dari/ke Bali. Ketiga, sinergi penguatan klaster pangan antara lain dengan penerapan budidaya organik melalui program Dedikasi Untuk Negeri dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan agar GNPIP terus diperkuat sehingga program unggulan dan inovasi dalam GNPIP dapat menjadi contoh untuk direplikasi di daerah-daerah lainnya di Indonesia guna memastikan tersedianya pasokan dan keterjangkauan harga. Destry menyampaikan dampak dari sinergi seluruh pihak sudah terasa, dimana inflasi volatile foods telah turun menjadi sebesar 3,7% (yoy) dari puncaknya di bulan Juli 2022 yang sebesar 11,47% (yoy).
Penguatan sinergi ini perlu terus dilanjutkan di tahun 2023, mengingat hampir 20% sumber kenaikan inflasi adalah dari kelompok pangan bergejolak. Dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan menurun dan kembali ke dalam target sasaran 3%±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.
Gubernur Bali Wayan Koster juga menyampaikan bahwa perkembangan inflasi tahun 2022 di Balinusra sudah cukup stabil dan lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Namun inflasi di Balinusra tetap perlu diperhatikan karena terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan inflasi ke depan, seperti tingginya curah hujan, gangguan produksi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan sinergi antar pemerintah daerah dan Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya, inflasi di Balinusra diharapkan semakin terkendali dan kembali ke kisaran target 3%±1% pada akhir 2023.
Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan dukungan untuk pembentukan pasar induk di Bali. Hal ini guna mengatur komoditas yang masuk/keluar Bali agar pasokan di Bali tidak mengalami kekurangan.
Lebih lanjut, Rai menyampaikan untuk melanjutkan penanaman hidroponik di rumah untuk menambah pasokan
dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni menyampaikan agar kepala daerah dapat membantu menyosialisasikan capaian positif upaya pengendalian inflasi kepada masyarakat. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah diketahui terus memperoleh hasil positif,api belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu, dalam pengendalian inflasi di daerah, setiap Kepala Daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang/jasa.
Deputi Bidang II Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menyampaikan apresiasi atas berbagai extra effort pengendalian inflasi yang dilakukan. Inflasi nasional yang berhasil diturunkan dari bulan Maret 2023 yaitu 4,97% (yoy) menjadi 4,33%(yoy) di bulan April 2023 merupakan prestasi yang sangat baik, namun tetap harus fokus. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam capaian ketahanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Badan Pangan Nasional telah memberika apresiasi kepada Provinsi Bali yang memperoleh capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik di Indonesia dengan nilai IKP sebesar 85,19. Ke depan, Bapanas mengajak untuk tetap waspada untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan El Nino.
