Kelompok Penyandang Disabilitas Serukan Kesetaraan Hak di G20
Kelompok penyandang disabilitas dari berbagai negara menyerukan kesetaraan hak dalam forum G20. Seruan ini dilakukan karena masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan yang dialami penyandang disabilitas.
Disability Rights Adviser OHANA Risnawati Utami dalam Press Conference Promoting Disability and Gender Equality in the G20 Policies and Commitments To Ensure Inclusive Economic Growth pada Selasa (19/7/2022) memaparkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011. Hingga saat ini, 183 negara telah meratifikasi CRPD yang memiliki konsekuensi mengikat secara hukum dalam undang-undang dan kebijakan nasional masing-masing, termasuk dalam kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan.
Tujuan pengadopsian hak-hak penyandang disabilitas sebagai perjanjian hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia internasional adalah untuk memastikan non-diskriminasi dan kesetaraan penyandang disabilitas di semua sektor pembangunan termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi yang luas.
Selain itu, PBB mengatur mekanisme pemantauan hak asasi manusia untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia penyandang disabilitas di negara masing-masing. Oleh karena itu semua negara pihak yang telah meratifikasi CRPD, termasuk negara-negara G20, wajib melaksanakan hak asasi semua penyandang disabilitas di sektor pembangunan internasional dan nasional.
“Ini harus tercermin dalam kebijakan dan komitmen pembangunan ekonomi masing-masing. G20 merupakan forum strategis multilateral yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia, dengan anggota yang termasuk 19 negara dan Uni Eropa, perwakilan dari IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Pada tahun 2022, Kepresidenan Indonesia memimpin forum G20, dan menyuarakan Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Perkasa,” jelasnya.
Indonesia memiliki peran penting untuk mempromosikan dan melibatkan semua organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas untuk mempengaruhi komitmen dan kebijakan G20 yang mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia.
Menurut laporan tahunan Bank Dunia (2018) dan 2020: The Global Economics of Disability, populasi penyandang disabilitas di dunia adalah 15% atau 1 miliar penyandang disabilitas. Partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial seringkali terbatas karena akses yang tidak memadai ke layanan publik, literasi keuangan dan perbankan, akomodasi yang wajar, dan teknologi. Sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal di negara berkembang, memiliki 50%-70% lebih banyak kesempatan kerja yang rendah dan 1/3 dari 58 juta anak yang tidak bersekolah adalah penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas menghadapi hambatan sehari-hari mulai dari lingkungan binaan yang tidak dapat diakses, fasilitas dan layanan hingga sikap dan asumsi negatif. Menggunakan desain universal dan pengadaan publik yang inklusif dapat menghilangkan hambatan ini dan menghormati haknya. Pengadaan publik, atau cara otoritas publik membeli barang, jasa, pekerjaan atau konstruksi dapat dan digunakan untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Konvensi).
Founder and Executive Director Rising Flame Nidhi Goyal mengatakan, pengadaan publik dapat menetapkan standar dan tolok ukur yang baru dan lebih baik sehingga investasi mencakup penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat terpinggirkan lainnya. Setidaknya 5 sampai 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) biasanya dialokasikan melalui pengadaan publik.
Di Uni Eropa, pada tahun 2011 negara-negara anggota diperkirakan menghabiskan sekitar 17 persen dari PDB melalui pengadaan publik. Angka ini mungkin jauh lebih tinggi di negara berkembang, terutama dengan mempertimbangkan pengeluaran lintas tingkat pemerintahan, (Pusat/Federal ke Negara Bagian/Propinsi ke kota dan kotamadya).
Sebuah laporan Green Procurement 2010 menunjukkan persentase yang jauh lebih tinggi dari PDB negara-negara berkembang yang dapat dihabiskan melalui pengadaan. Mengutip angka Afrika Selatan sekitar 35 persen, India 35 persen dan Brasil 47 persen dari PDB. Kebijakan pengadaan menetapkan standar yang dapat berdampak pada tren konsumsi dan keuntungan perusahaan. Mengingat arus ekonomi dan potensi untuk mempengaruhi pasar, maka pengadaan publik yang inklusif layak mendapat perhatian prioritas, terutama untuk mempromosikan non-diskriminasi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang sejalan dengan Pasal 5 Konvensi.
Misalnya sebagai langkah kesetaraan secara de facto untuk mencadangkan kontrak bagi kelompok yang kurang beruntung seperti penyandang disabilitas. Aksesibilitas sesuai dengan Pasal 9 Konvensi melalui pembuatan portal pengadaan online yang dapat diakses, menambahkan standar aksesibilitas teknis pada spesifikasi tender sehingga layanan dan fasilitas publik yang diperoleh dapat diakses.
Produk dan fasilitas yang dirancang secara universal dan ramah lingkungan. Misalnya saat membangun atau merenovasi sekolah atau lingkungan umum, memastikan ketersediaan aksesibilitas yang mendukung konsep ‘build back better’.
Dengan kata lain, bahwa pengadaan publik sangat mempengaruhi pasar dari sudut pandang ekonomi. Spesifikasi pengadaan dapat menetapkan standar yang inklusif dan dapat diakses serta berdampak pada produksi jenis barang, jasa, dan produk tertentu yang mampu menciptakan ekonomi yang inklusif dan hijau (create an inclusive and green economy) dalam konteks luas pembangunan internasional dan pelaksanaannya.
Pengadaan juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk, infrastruktur, layanan yang ramah lingkungan atau dirancang secara universal untuk semua kelompok yang terpinggirkan termasuk penyandang disabilitas, perempuan dan masyarakat adat. Dalam kancah kerjasama internasional, bantuan yang dikenal dengan official development assistance sering dibelanjakan melalui sistem pengadaan publik.
Donor termasuk dana bantuan oleh donor pemerintah/ internasional menawarkan kontrak kepada perusahaan konsultan besar dan perusahaan pembangunan untuk memenuhi tujuan pembangunan. Namun pada kenyataannya, pendekatan berbasis hak asasi manusia masih belum diterapkan sebagai prinsip dasar dalam pengadaan publik dan kerjasama internasional.
Hal ini juga menunjukkan bahwa hak asasi penyandang disabilitas belum ditangani secara memadai oleh G20. Deklarasi Pemimpin G20 2019 hanya menyebutkan disabilitas di bagian Ketenagakerjaan. Deklarasi Pemimpin G20 2020 dan 2021 belum atau sama sekali tidak membahas masalah disabilitas. Sebagai forum internasional dari 20 ekonomi utama yang berkontribusi 80% terhadap PDB dunia dan 79% terhadap perdagangan global serta menampung 65% dari populasi dunia, G20 harus dan selayaknya mengadopsi hak-hak disabilitas dan interseksionalitasnya dengan gender ke dalam komitmen dan kebijakan untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip UN CRPD.
G20 harus membuat komitmen untuk melacak pengeluaran untuk mempromosikan inklusi dalam kerjasama pembangunan nasional dan internasional. Dampak jangka panjang dari komitmen ini tidak hanya akan meningkatkan praktik yang baik dalam mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender, tetapi juga berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota G20 sekitar 1 hingga 7 %.
Penting untuk memperhitungkan bahwa tidak hanya keuntungan ekonomi langsung dari peningkatan lapangan kerja, pendapatan dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga lebih banyak manfaat tidak langsung yang dihasilkan oleh peningkatan pendapatan pajak dan pengurangan pengeluaran untuk program bantuan sosial.
Mempertimbangkan interseksi isu yang penting antara gender dan disabilitas dalam kebijakan pembangunan sosial ekonomi nasional dan internasional, maka pendekatan inisiatif ini adalah bertujuan memasukkan isu-isu hak disabilitas ke dalam Gender Equality Working Group C20 (Kelompok Kerja Kesetaraan Gender C20) yang ada, memperluasnya menjadi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas.
Tujuannya akhirnya adalah menetapkannya sebagai Kelompok Kerja Disabilitas mandiri di bawah C20 di masa depan. Inisiatif pembentukan Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas ini sejalan dengan lebih dari 1.400 komitmen yang dibuat oleh pemerintah, donor, badan-badan PBB, pemerintah, masyarakat sipil, yayasan, dan sektor swasta pada Global Disability Summit (GDS) kedua yang diadakan pada bulan Februari 2022y ang lalu.
GDS pertama yang diadakan pada tahun 2018, diselenggarakan bersama oleh Department for International Development (DFID), Pemerintah Kenya, dan International Disability Alliance (IDA), adalah peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Komiten yang dihasilkan adalah komitmen untuk bertindak membantu menerapkan prinsip-prinsip CRPD dan mewujudkan agenda 2030 ‘Leaving No One Behind’.
Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah satu-satunya perjanjian yang mengakui Kerjasama Internasional untuk semua sektor pembangunan guna memastikan penikmatan hak-hak penyandang disabilitas melalui pengakuan pentingnya kerja sama internasional dan promosinya, memastikan bahwa kerjasama internasional termasuk program pembangunan internasional, memberikan bantuan teknis dan ekonomi yang sesuai.
Hal ini berarti tidak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi langsung dari peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga lebih banyak manfaat tidak langsung yang dihasilkan oleh peningkatan pendapatan pajak dan pengurangan pengeluaran untuk program bantuan sosial.
Aspek-aspek penting dari kerjasama internasional yang inklusif ini terkait dengan pengadaan publik, perspektif dan tindakan inklusif disabilitas dan kesetaraan gender akan dibahas dalam acara sisi internasional di Bali pada 20 Juli 2022. “Tujuan acara kami adalah untuk memastikan kerjasama internasional, termasuk program pembangunan internasional dan bantuan teknis dan ekonomi, di bawah Kepresidenan G20 Indonesia dan seterusnya, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan semua kelompok terpinggirkan termasuk perempuan dan kelompok adat, memastikan negara-negara anggota G20 mengambil langkah-langkah konkrit menuju implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip CRPD dan Agenda 2030 di tingkat internasional dan nasional dalam komitmen dan kebijakan KTT G20 2022,” ujarnya
Selain itu, tujuan acara tersebut untuk neningkatkan partisipasi organisasi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas, dan organisasi perwakilannya untuk mengadvokasi adopsi pembangunan inklusif disabilitas dan prinsip kesetaraan gender dalam KTT G20 2022
Memastikan transisi dari Indonesia ke Kepresidenan G20 yang dipimpin oleh India untuk mengadopsi prinsip-prinsip GEDSI dan membentuk Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas yang kuat untuk mempengaruhi adopsi pembangunan inklusif disabilitas dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Kepresidenan G20 India dan seterusnya
Kerja sama internasional yang inklusif dan pengadaan publik adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Disabilitas menegaskan kembali bahwa strategi pelaksanaan kerja sama internasional yang inklusif dan pengadaan publik untuk negara-negara anggota G20 adalah yang pertama, negara-negara anggota G20 dapat memanfaatkan kerja sama internasional yang inklusif dalam kebijakan dan komitmen mereka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua, negara-negara anggota G20 harus menetapkan pengadaan publik yang inklusif dan dapat diakses yang dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Tindakan strategis ini membutuhkan partisipasi penyandang disabilitas yang efektif dan bermakna termasuk hak-hak perempuan dan organisasi perempuan penyandang disabilitas di masing-masing negara anggota G20. Jika tindakan-tindakan konkrit tersebut diimplementasikan dalam komitmen dan kebijakan G20 di tingkat internasional dan nasional, maka akan mencerminkan prinsip-prinsip CRPD ke dalam Agenda 2030 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
