Tata Kelola Keuangan Desa Transparan, Bank BPD Bali Meluncurkan Siskeudes

Bank BPD Bali meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Jumat (21/7/2023) di Kerta Sabha arearRumah jabatan Gubernur Bali. Siskeudes merupakan implementasi digitalisasi keuangan desa menuju Bali Smart Island. Pada hari itu juga dilaksanakan sosialisasi Siskeudes link yang terintegrasi dengan CMS Bank BPD Bali.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, digitalisasi desa searah dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia serta OJK untuk melakukan digitalisasi seluruh sektor serta mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Gubernur Bali pun fokus pada digitalisasi ini karena juga searah dengan kebijakan Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru. Di samping itu juga sesuai dengan fokus BPD Bali yaitu transformasi ekonomi Bali yaitu Ekonomi Kerthi Bali yang terdiri dari 6 sektor salah satunya ekonomi kreatif dan digital.

Untuk mendukung digitalisasi keuangan desa, Bank BPD Bali telah menyiapkan Siskeudes dan akan fokus memberikan support tata kelola yang terbaik untuk seluruh desa yang ada di Bali. Selain itu BPD Bali juga akan perluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk penggunaan di desa kedepannya. “Sehingga ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola termasuk transparansi dan mempercepat pertumbuhan perekonomian melalui desa,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengapresiasi kegiatan peluncuran digitalisasi keuangan desa menuju Bali Smart Island, dengan CMS Bank BPD Bali. Acara launching Siskeudes terintegrasi dengan Cash Managemen System (CMS) Bank BPD Bali merupakan contoh nyata transformasi digital yang dilakukan Pemda dalam hal ini pemeritnah desa.

Banyak manfaat dapat diperoleh dari Siskeudes ini karena mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan mulai dari tingkat terkecil yaitu desa, mempercepat realisasi belanja daerah yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, desa harus dibangun baik dari sisi layanan maupun juga untuk menyejahterakan perekonomian desa. Menurutnya dalam membangun desa diperlukan juga alokasi anggaran untuk desa. Dana desa agar dapat tersalurkan dengan cepat, tepat, akuntable, dan transparan maka diperlukan adopsi teknologi sehingga ia mengapresiasi inisiatif Bank BPD Bali untuk melakukan digitalisasi keuangan desa menuju Bali Smart Island.

Ia juga mengapresiasi Dirut Bank BPD Bali karena kreatif dan cepat dalam mendorong pembangunan desa di Bali melalui digitalisasi keuangan. “Saya berterima kasih kepada BPD Bali. Ini harus kita dorong, melakukan perubahan tata kelola pengelolanya keuangan dengan digital,” ujarnya.