OJK Dorong BPR di Bali Merger untuk Pemenuhan MIM Rp6 Miliar, Nasabah Diimbau Tidak Khawatir

Denpasar- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali  terus mendorong BPR (Bank Perkreditan Rakyat) melakukan merger untuk pemenuhan MIM (Modal Inti Minimum) Rp6 Miliar. Hal tersebut lantaran  hingga akhir Desember 2024 mendatang, BPR di Bali  diwajibkan sudah memenuhi MIM itu sendiri.

Kepala Kantor OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu yang ditemui dalam acara ‘Ngorte dan Buka Bersama’ Selasa (3/4/2024)  kemarin menyebutkan  bahwa  dari 132 BPR, sekitar 80 persen diantaranya sudah memenuhi MIM  tersebut. “Sekitar 80 persen sudah memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar  sedangkan sisanya  menyatakan optimis  untuk memenuhi,” katanya.

Untuk  pemenuhan MIM tersebut, Puji Rahayu  menyebut  bahwa pihaknya melakukan monitor secara ketat.

Dikatakan untuk itu, OJK juga akan melakukan berbagai upaya seperti mengadakan forum PSP  hingga mengundang strategic investor.

“Ketika ada kurang optimis  memang kita akan tawarkan ke beberapa PSP atau beberapa orang yang dianggap kredibel, itu menjadi strategi. Sekali lagi OJK  tidak dalam posisi masuk ke dalam bisnis mereka karena  itu murni di putusan PUJK, kita hanya mendorong dan kita akan selenggarakan forum PSP,” lanjutnya.

Puji menyebutkan bahwa bahwa merger atau kolaborasi  BPR dalam pemenuhan MIM itu sangat  penting. Namun begitu, jika  terjadi merger, nasabah imbau tidak perlu khawatir. “Pentingnya merger dalam persiapan MIM Rp6 miliar,termasuk juga memastikan kepada nasabah-nasabah  ketika merger terjadi tidak perlu khawatir uangnya lari kemana,   kalau merger takutnya terjadi rush dan sebagainya, itu tidak perlu dikhawatirkan,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, bahwa kinerja BPR di Bali saat ini tumbuh positif. Salah satunya  dilihat dari penyaluran kredit BPR posisi Januari 2024 mencapai Rp12,90 triliun atau tumbuh 5,01 persen yoy, juga lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2023 yang sebesar 3,10 persen yoy.