BPJamsostek Banuspa Tingkatkan Kepesertaan Lewat Paritrana Award
BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra dan Papua (Banuspa) mempercepat perluasan cakupan kepesertaan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengadakan Paritrana Award, penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2024 Provinsi Bali.
Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan tahapan wawancara kandidat yang dilakukan dari tanggal 19-20 Februari di Hotel Fourstar, Renon. Hampir semua kepala daerah masing – masing kabupaten/kota di Bali hadir mengikuti wawancara.
Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Banuspa Kuncoro Budi Winarno selaku Senin (19/2/2024) mengatakan, cakupan kepesertaan BPJamsostek tahun 2023 meningkat 36 persen dari 750 ribu tahun 2022 menjadi 1,027 juta. Angka ini telah mencapai 39,41 persen dari jumlah naker yang ada di Bali.
BPJamsostek berupaya memperluas cakupan dengan berbagai upaya dan strategi. Salah satunya dengan menyasar desa yang ada di Bali karena menurutnya desa menjadi tulang punggung system peradatan dan pengelolaan masyarakat. Apalagi pekerja informal di Bali mencapai 70 persen, yang notabene berada di desa.
“Ini PR tersebut kita yaitu mengcover peserta informal karena kita ingin menggugah kesadaran pekerja informal maupun mandiri untuk dapat bergabung menjadi peserta BPJamsostek,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Pemda termasuk pemerintah desa untuk mendorong agar mengeluarkan imbauan, SE, kebijakan bupati agar pemerintah desa memberi bantuan bagi naker informal khususnya bagi 100 pekerja rentan.
Menurutnya, dengan menyasar desa, maka cakupan dapat dimulai dari bawah ke atas sehingga memberi dampak besar bagi perluasan cakupan. “Jika dilakukan dari desa, maka gerakannya akan massif sehingga dampaknya akan mempercepat cakupan perluasan kepesertaan,” ujarnya.
Sementara Pemprov Bali telah memberi contoh bagi kabupaten/kota lewat kebijakan yang dikeluarkan serta anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, lewat perusahaan daerahnya, Pemprov berupaya membantu cakupan kepesertaan lewat CSR BPD Bali.
Pemprov Bali telah menjamin perlindungan ketenagakerjaan bagi naker non ASN dengan APBD-nya, bahkan hampir 100 persen. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemkab/pemkot di Bali.
